Berita | Jumat, 29 Jun 2012 17:12
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Total views : 582
Embed code :

Sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, koperasi dapat memainkan peranan positif bagi perkembangan anggota dan masyarakat. Karena itu koperasi didambakan sebagai soko guru perekonomian nasional.

Koperasi memiliki sejarah panjang dalam membentuk perekonomian Indonesia. Konsep pemikiran tentang koperasi telah dirintis satu abad lebih atau kira-kira 117 tahun yang lalu, melalui Bank Priyayi Purwokerto, pada 16 Desember 1895. Diprakarsai oleh patih Purwokerto R Aria Wiraatmadja.

Seiring waktu Dewan koperasi Wilayah (Dekopinwil) Jawa Tengah pertama kali dibentuk pada 1959 dengan nama Komisariat Dewan Koperasi Indonesia (DKI) Provinsi Jateng. Muhamad Kamari Hadihadmojo menjadi komisaris pertama Dekopin Jateng. Pada 24 April 1961, bersamaan dengan diselenggarakannya Munaskop I di Surabaya, nama DKI diubah menjadi Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI).

Kemudian pada 7 Mei 1966, KOKSI berubah menjadi Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin), dan pada 1973 dalam Munaskop IX menjadi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Pada 1969, Dekopinwil Jateng berkantor di Jl Hayam Wuruk 48 Semarang. Lalu pada 1989, sekretariat pindah ke Jl Ace 3 bergabung dengan Puskoveri Jateng hingga 30 Agustus 1990. Tepat pada 1 September 1990, Dekopinwil Jateng resmi menempati kantor di Jl Pamularsih No 68 sampai saat ini.

Ketua Dekopinwil Jateng Warsono mengatakan, Dekopin adalah wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi, dimana kegiatannya secara garis besar memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi. Selain itu juga meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat dengan melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat.

Saat ini di Dekopinwil Jateng telah terdaftar 200 koperasi sebagai anggota. Dari jumlah tersebut hanya 50 koperasi sekunder yang aktif. Anggota Dekopinwil adalah koperasi primer atau sekunder yang berbadan hukum di tingkat provinsi dan 35 Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) dari 35 Kota/Kabupaten.

Sementara dari 600 koperasi anggota Dekopinda Semarang, hanya 300 koperasi yang dinyatakan masuk dalam kategori sehat denga tiga kriteria yakni sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat SDM.



Reporter & Kameraman: Yulianto
Dubber: Diantika PW
Editor Video: Susiana